16 Parpol Sulteng Komitmen Tolak Politik Uang dan SARA

4 min read
0
94

Keterangan Foto :

Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen saat bersama perwakilan Partai Politik (Parpol) dalam sebuah kegiatan deklarasi menolak Politik uang dan SARA. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.com – Sebanyak 16 Partai Politik (Parpol) yang akan berkompetisi pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang, mendeklarasikan komitmennya secara bersama untuk menolak politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Komitmen tersebut, diikrarkan di Anjungan Teluk Palu, Rabu (14/2).

Agenda tersebut, dihadiri seluruh perwakilan partai bersama tokoh masyarakat yang sekaligus membubuhkan tanda tangannya di kait yang telah disiapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulteng.

Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili asisten pemerintahan, hukum dan politik, Ir. H Faizal Mang, MM mengapresiasi kegiatan yang dimotori Bawaslu itu perihal deklarasi tersebut. Dia mengatakan, Bawaslu bersama seluruh elemen masyarakat agar tegas dan lantang menolak politik uang dan politisasi SARA.

Sebab menurut Faizal Mang, hal tersebut perlu dilakukan karena Pemilu merupakan proses yang sakral dalam berdemokrasi. Ia menambahkan jika hal tersebut diabaikan, maka akan mencederai dan menimbulkan disintegrasi bangsa dalam memilih pemimpin kedepan.

“Bawaslu secara bersama masyarakat agar tegas dan lantang menolak praktek politik uang dan politisasi SARA, karena bisa mencederai dan disintegrasi bangsa, dalam melahirkan pemimpin yang dapat diteladani”, katanya.

Selain itu, ia juga meminta kepada partai politik, deklarasi tersebut tidak hanya sebagai seremoni belaka, akan tetapi benar-benar dapat dipahami yang kemudian dilakukan dengan harapan dapat melahirkan pemimpin yang bermoral.

Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen mengatakan bahwa pemilihan secara langsung merupakan pilihan terbaik untuk saat ini dalam memilih pemimpin.

Lebih jauh, Mantan Aktivis HMI ini menjelaskan secara terperinci bahwa para kontestan tidak perlu melakukan hal negatif politik uang dan politisasi SARA. Ia menyarankan agar para pemimpin mengedepankan visi dan misi guna membangun daerah.

Bagi kontestan yang posisinya sebagai petahana agar bekerja saja dengan baik, jika itu dilakukan Ruslan meyakini maka pada periode berikutnya kemungkinan besar akan terpilih kembali.

Selain itu, partai politik bersama elemen masyarakat lainnya juga memiliki peran yang strategis dalam mengawal proses demokrasi. Pasalnya tantangan dalam mengawal hal tersebut cukup kompleks.

“Bahaya politisasi Sara hadir dalam berbagai bentuk, seperti putra daerah, ras, agama dan perempuan yang dianggap tidak bisa memimpin.  Maka akan merusak harmonisasi masyarakat dan disintegrasi bangsa. Kesemuanya Bawaslu memandang perlu secara bersama melawannya. Partai politik juga secara bersama melawan politik uang dan Sara. Begitu juga dengan elit politik dan pers”, kata Ruslan. BAM

Load More Related Articles
Load More In Politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

Sekwan Sinergikan Program Bersama Anggota Dewan

Keterangan Foto : Ketua DPRD Sulteng, Prof. (Em). Aminudin Ponulele berbincang hangan deng…